Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang paling banyak dikenal oleh masyarakat karena terkait langsung dengan penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha. PPh memiliki peran penting dalam pembiayaan negara, karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak ini. Artikel ini akan membahas mengenai pengertian PPh, subjek pajak, jenis-jenis PPh, dan pentingnya pajak pertambahan nilai Penghasilan bagi pembangunan di Indonesia.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penghasilan ini bisa berasal dari pekerjaan, usaha, investasi, atau bentuk lain yang menambah kemampuan ekonomi seseorang atau suatu badan usaha. Dasar hukum pengenaan PPh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang merupakan amandemen dari undang-undang sebelumnya.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan terdiri dari dua kategori, yaitu orang pribadi dan badan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai subjek pajak dalam Pajak Penghasilan:

1. Orang Pribadi: Setiap individu yang menerima atau memperoleh penghasilan, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
2. Badan: Termasuk perusahaan, perseroan, dan badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya di dalam atau luar negeri.

Subjek pajak juga dapat dikategorikan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, tergantung pada tempat domisili dan sumber penghasilannya.

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah segala bentuk penghasilan, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak. Berikut adalah beberapa contoh objek Pajak Penghasilan:

1. Penghasilan dari pekerjaan: Termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya yang diterima dari hubungan kerja.
2. Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas: Penghasilan yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan bebas seperti pengacara, dokter, seniman, atau pengusaha.
3. Penghasilan dari modal: Penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, atau sewa dari aset yang dimiliki.
4. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan aset: Termasuk keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham, tanah, bangunan, atau harta lain.
5. Penghasilan lain-lain: Termasuk hadiah, penghargaan, dan penghasilan lain yang bersifat insidental.

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa jenis berdasarkan sumber penghasilan dan cara pengenaan pajaknya. Berikut adalah jenis-jenis PPh yang umum di Indonesia:

1. PPh Pasal 21: Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. PPh Pasal 21 umumnya dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan.
2. PPh Pasal 22: Pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, BUMN, atau perusahaan tertentu atas penjualan barang-barang tertentu. PPh Pasal 22 juga dikenakan pada kegiatan impor atau ekspor barang.
3. PPh Pasal 23: Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan penghasilan lain yang bersumber dari modal atau jasa. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut.
4. PPh Pasal 25: Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak secara angsuran setiap bulan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan terutang yang akan dihitung pada akhir tahun pajak. Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan PPh tahun sebelumnya.
5. PPh Pasal 26: Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri, baik berupa dividen, bunga, royalti, maupun penghasilan lain yang diperoleh dari Indonesia. PPh Pasal 26 dikenakan dengan tarif berbeda sesuai dengan jenis penghasilan.
6. PPh Pasal 4 Ayat (2): Pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti sewa tanah atau bangunan, bunga deposito, transaksi jual beli saham, dan penghasilan lain yang diatur dalam peraturan khusus. PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final, artinya pajak yang dipungut pada saat pembayaran tidak diperhitungkan lagi pada akhir tahun.

Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi akan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan. Berikut adalah tarif Pajak Penghasilan orang pribadi yang berlaku di Indonesia:

• Penghasilan hingga Rp 50.000.000: tarif pajak 5%
• Penghasilan di atas Rp 50.000.000 hingga Rp 250.000.000: tarif pajak 15%
• Penghasilan di atas Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000: tarif pajak 25%
• Penghasilan di atas Rp 500.000.000: tarif pajak 30%

Dalam perhitungan PPh orang pribadi, Wajib Pajak dapat mengurangi penghasilan bruto dengan pengurang-pengurang tertentu, seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya-biaya lain yang diizinkan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan minimum yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP diatur oleh pemerintah dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Pada tahun 2021, PTKP yang berlaku adalah sebagai berikut:

• Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Kawin: Rp 54.000.000 per tahun.
• Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin: Rp 4.500.000 per tahun.
• Tambahan untuk tanggungan (maksimal 3 tanggungan): Rp 4.500.000 per tanggungan.

Dengan adanya PTKP, hanya penghasilan yang melebihi batas PTKP yang akan dikenakan Pajak Penghasilan.

Pentingnya Pajak Penghasilan bagi Negara

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting. Pendapatan dari PPh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pajak Penghasilan sangat penting bagi negara:

1. Sumber Pendapatan Utama Negara: Pajak Penghasilan menyumbang bagian besar dari pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara, baik di sektor publik maupun swasta.
2. Redistribusi Pendapatan: Pajak Penghasilan yang progresif membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Dengan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kelompok penghasilan yang lebih besar, Pajak Penghasilan berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan.
3. Mendukung Kesejahteraan Sosial: Dana yang diperoleh dari Pajak Penghasilan digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan.
4. Mendorong Kepatuhan Pajak: Dengan adanya sistem pajak yang adil dan transparan, Wajib Pajak didorong untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya, sehingga dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak.

Kesimpulan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha. Dengan berbagai jenisnya, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25, pajak ini mencakup berbagai sumber penghasilan dan dipotong oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pentingnya PPh bagi negara terletak pada perannya sebagai sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan mendukung kesejahteraan sosial. Sebagai Wajib Pajak, memahami peraturan Pajak Penghasilan dan memenuhi kewajiban Kursus Brevet Pajak Murah dengan baik adalah langkah penting dalam mendukung pembangunan nasional dan memastikan kesejahteraan masyarakat.